Adapun Site Engineering Junior Manager Thorcon, Widia Nugraha, menegaskan pemilihan Pulau Kelasa telah melalui studi kelayakan teknis bersama PLN Enjiniring.
“Pulau Kelasa dinilai aman dari risiko bencana tektovulkanik dan tsunami serta jauh dari permukiman penduduk,” ujarnya.
Ketua DPRD Provinsi Babel, Didit Srigusjaya, menekankan pentingnya transparansi dan pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan rencana pembangunan PLTN.
“Hak masyarakat tidak bisa diabaikan. DPRD memiliki tanggung jawab untuk menyerap aspirasi publik dan memastikan setiap kebijakan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegas Didit.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan WALHI Babel, Ahmad Subhan Hafizh, mengingatkan agar Thorcon memperhatikan dampak sosial dan lingkungan.
“Rencana sebesar ini harus mempertimbangkan aspek ekologi dan kesejahteraan masyarakat sekitar,” katanya.
Menutup rapat, Dhita Karunia menegaskan bahwa Thorcon terbuka terhadap kritik dan saran dari berbagai pihak serta akan menjalankan seluruh tahapan sesuai regulasi.
“Kami siap berkoordinasi dengan pemerintah dan masyarakat untuk memastikan proyek ini aman, transparan, dan memberi manfaat bagi Bangka Belitung,” pungkasnya.
RDP tersebut dihadiri lebih dari 50 peserta, termasuk anggota DPRD, perwakilan instansi pemerintah, organisasi lingkungan, dan tokoh masyarakat.
DPRD Babel berencana membentuk tim kajian independen untuk menindaklanjuti pembahasan lanjutan terkait rencana pembangunan PLTN Thorcon 500 di Pulau Kelasa. (*)
