Sejumlah solusi disiapkan, antara lain mengusulkan penundaan implementasi aturan, mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta meminta pemerintah pusat tidak mengurangi transfer ke daerah.
Namun demikian, ia mengakui keterbatasan daerah dalam meningkatkan PAD secara signifikan dalam waktu singkat.
“Sekarang mau kita genjot PAD dari mana lagi? Kondisi kita terbatas. Sementara kalau transfer pusat dipangkas, ini jelas memberatkan daerah,” katanya.
DPRD Babel juga akan mengajak DPRD provinsi lain menyuarakan aspirasi serupa agar kebijakan yang diambil mempertimbangkan kondisi riil daerah.
“Ini bukan soal patuh atau tidak patuh aturan, tetapi kondisi yang memaksa kita mencari solusi terbaik. Kalau banyak pegawai diberhentikan, dampaknya ke ekonomi, termasuk UMKM,” pungkasnya.
Redaksi.
