“Yang kami terima bukan PPLB, tapi intimidasi. Yang datang bukan solusi, tapi aparat,” tegas Acai disambut sorak massa.
Warga menilai penundaan itu sengaja dibiarkan sehingga posisi tawar masyarakat semakin lemah, sementara aktivitas korporasi tetap berjalan tanpa hambatan.
Luka Lama yang Belum Sembuh
Aksi kemarin juga dibayangi ingatan kelam. Pada 24 November 2024, seorang warga berinisial B tewas ditembak di area perkebunan PT BPL. Kasus itu memicu trauma mendalam di tengah masyarakat.
Bagi warga, insiden tersebut menjadi simbol bagaimana konflik sumber daya bisa berubah menjadi kekerasan mematikan.
“Kami datang bukan untuk rusuh. Kami datang supaya tidak ada lagi korban berikutnya,” kata seorang tokoh pemuda Kelapa.
Negara Dinilai Abai
Sejumlah pegiat lingkungan Bangka Belitung menilai konflik ini adalah potret kegagalan tata kelola sumber daya alam. Negara dianggap terlalu mudah menerbitkan izin tanpa melihat realitas sosial di lapangan.
“Ketika IUP dan HGU bertumpuk, yang dikorbankan selalu rakyat. Negara hadir hanya sebagai penertib, bukan pelindung,” ujar seorang aktivis lokal.
Ekspansi sawit dan penambangan timah disebut telah mengubah wajah ekologis Bangka Barat. Hutan menyusut, sumber air terganggu, sementara warga justru makin terpinggirkan.
Warga Ancam Aksi Lanjutan
Aksi di depan pagar PT BPL berakhir dengan penyampaian petisi yang menuntut tiga hal: pembukaan akses ekonomi warga, percepatan PPLB, penghentian kriminalisasi masyarakat.
Jika tuntutan itu tak digubris, warga mengancam akan menggelar aksi lebih besar.
“Kami tidak melawan negara. Kami hanya ingin hidup di tanah sendiri,” ucap Acai menutup orasi.
Konflik di Kelapa menjadi alarm keras bahwa kebijakan yang hanya berpihak pada izin, tanpa memihak manusia, akan selalu berujung perlawanan. (Belva)
