Ia mengingatkan, kondisi setiap desa dan kelurahan tidak sama. Masing-masing memiliki karakteristik wilayah, potensi, serta kebutuhan ekonomi masyarakat yang berbeda.
Dengan demikian, pembangunan fasilitas KDKMP harus disesuaikan dengan kondisi dan potensi setempat. Jangan sampai fasilitas yang dibangun hanya menjadi bangunan fisik tanpa aktivitas ekonomi yang jelas.
“Percepatan bukan berarti kita mengabaikan ketelitian. Kita harus memastikan setiap lokasi yang akan menjadi tempat pembangunan telah benar-benar siap,” tegasnya.
Debby pun meminta seluruh perangkat daerah yang terlibat tidak sekadar mengejar target penyelesaian pembangunan. Koordinasi lintas sektor harus diperkuat untuk memastikan setiap persoalan yang muncul di lapangan dapat segera diselesaikan.
“Saya minta seluruh perangkat daerah yang tergabung dalam proses verifikasi dan validasi agar bekerja secara terkoordinasi, objektif, transparan, dan solutif. Apabila nanti ada persoalan, baik itu berkaitan dengan lahan, tata ruang maupun perizinan, segera koordinasikan dengan pihak-pihak terkait,” kata Debby.
Ia juga meminta para camat, kepala desa, dan lurah memberikan dukungan penuh terhadap seluruh tahapan pelaksanaan program KDKMP.
Peran pemerintah di tingkat wilayah dinilai penting, terutama dalam memastikan kesiapan lokasi, kelancaran koordinasi, serta penyelesaian berbagai persoalan yang ditemukan selama proses verifikasi.
“Harapannya, bangunan yang nantinya dibangun tidak hanya menjadi fasilitas fisik, tetapi benar-benar menjadi tempat berlangsungnya aktivitas ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (*)
