SEKILASINDONEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mulai mematangkan arah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan memprioritaskan belanja yang bersifat wajib dan mendesak, termasuk kebutuhan pegawai serta peningkatan pelayanan kesehatan melalui Universal Health Coverage (UHC).
Arah kebijakan tersebut disampaikan Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi, saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangka Selatan dengan agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Paripurna Junjung Besaoh DPRD Bangka Selatan, Jumat (7/8/2026).
Debby mengatakan, perubahan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah, kebijakan pendapatan, serta proyeksi kebutuhan anggaran pada kuartal ketiga dan keempat tahun 2026.
Menurutnya, penyesuaian anggaran diarahkan untuk memastikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap terpenuhi.
“Penyesuaian anggaran difokuskan pada belanja yang sangat urgen, belanja pegawai wajib, belanja mengikat operasional organisasi, serta pemenuhan anggaran peningkatan pelayanan publik, khususnya Universal Health Coverage,” ungkap Debby.
Belanja pegawai wajib tersebut mencakup kebutuhan aparatur sipil negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Pegawai Harian Lepas (PHL).
Selain itu, pemerintah daerah juga memperhitungkan belanja operasional organisasi yang bersifat mengikat agar roda pemerintahan tetap berjalan.
Di sektor pelayanan publik, pemenuhan anggaran untuk mendukung UHC menjadi salah satu perhatian utama. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan sesuai program yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Debby menjelaskan, struktur perubahan anggaran mencakup penyesuaian terhadap sejumlah komponen utama, yakni pendapatan daerah, belanja daerah, penerimaan pembiayaan, serta pengeluaran pembiayaan.
