Seluruh penyesuaian tersebut disusun berdasarkan hasil analisis terhadap perkembangan dan kondisi ekonomi daerah serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat hingga akhir tahun anggaran.
Sementara itu, terkait target indikator makro pembangunan 2026, Debby menyampaikan tidak terdapat perubahan tema maupun indikator makro pembangunan antara RKPD induk dengan Perubahan RKPD Tahun 2026.
Adapun target indikator makro pembangunan meliputi laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,68 persen hingga 4,22 persen, tingkat kemiskinan sebesar 4,01 persen hingga 4,12 persen, dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,35 persen hingga 4,44 persen.
Kemudian, Gini Ratio ditargetkan sebesar 0,203, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,00, pendapatan per kapita sebesar 60,87 hingga 65,05, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 74,55 persen.
Debby berharap rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat dibahas secara bersama-sama dan mendalam antara pemerintah daerah dan DPRD.
Pembahasan tersebut diharapkan menghasilkan dokumen anggaran yang dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
“Kami berharap rancangan KUPA-PPAS ini dapat dibahas bersama secara mendalam agar dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2026,” ujarnya.
Rapat paripurna tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Bangka Selatan, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, camat dan lurah, instansi vertikal, BUMN/BUMD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta unsur masyarakat lainnya. (*)
