Waw!! Anggaran Perjalanan Dinas DPRD Basel Capai 40 Milyar, Pantesan Sibuk DL

SN.COM |TOBOALI – Nilai Anggaran perjalanan dinas luar atau DL DPRD Kabupaten Bangka Selatan pada tahun anggaran 2024 terbilang cukup besar.

Tak tanggung-tanggung, nilai anggaran perjalanan dinas luar yang diputuskan dalam rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) itu mencapai 40 milyar rupiah.

Jadi, wajar saja sih kalau selama ini para wakil rakyat berbondong-bondong sibuk dengan urusan DL, toh nilainya juga mencapai puluhan milyar.

Menariknya lagi, kenaikan anggaran DL para wakil rakyat tersebut setelah diberlakukannya sistem pembayaran secara lump sum (sekaligus), yang sebelumnya berdasarkan At Cost (Biaya Rill).

Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Basel Herman membenarkan, bahwa pada tahun 2024 terjadinya kenaikan terhadap anggaran DL Anggota DPRD Basel

“Kalau tahun lalu (2023) berkisar dua puluh miliar rupiah, dan pada tahun ini (2024) untuk perjalanan dinas DPRD Bangka Selatan sebesar empat puluh miliar rupiah,” kata Herman saat ditemui di ruang kerjanya, pada Selasa (16/1/2024).

Menurut pengakuan Herman, kenaikan anggaran perjalanan dinas tersebut setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2023.

Sedangkan sebelumnya masih mengikuti aturan berdasarkan Perpres Nomor 33 atau sama dengan anggaran DL Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dibayarkan secara At Cost.

Namun, untuk sekarang ini anggaran DL Anggota DPRD dibayarkan dengan lump sum.

“Perpres Nomor 53 Tahun 2023 mulai diberlakukan pada 1 September 2023. Artinya, Anggota DPRD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, kota menerima pembiayaan sekaligus,” ujar Herman.

“Dengan adanya Perpres tersebut sehingga otomatis anggaran perjalanan dinas luar bagi Anggota DPRD naik secara signifikan,” imbuhnya.

Saat disinggung dengan ada kenaikan anggaran DL DPRD Basel, apakah akan berdampak bagi Pemda, Ia mengaku sudah pasti akan berdampak, mengingat keuangan daerah Pemkab Basel sedang defisit sekitar ratusan milyar pada 2024 ini.

“Kalau untuk berdampak itu sudah pasti. Apalagi berdasarkan SPPD teman-teman legislatif yang sering dilakukan DL pastinya memang sangat berpengaruh. Akan tetapi kita maklumi mengingat peran para anggota legislatif ini berdasarkan tupoksi, tentunya hal tersebut dirasa cukup adil bagi mereka untuk mendapatkannya,” sebut Herman

“Namun kami tetap akan mengikuti aturan dari Perpres No. 53 tahun 2023 tersebut. Dalam hal ini, Tim TAPD Basel sudah mengamankan sejumlah anggaran belanja wajib mengikat, seperti gaji PNS, kebutuhan kantor serta prioritas yang memang menjadi program Pemkab Basel,” lanjutnya.

Ia juga menerangkan, Tim TAPD sudah pernah menyampaikan saat di rapat Banggar DPRD, bahwa mengenai efisiensi tersebut, memang perlu dilakukan, misalnya perjalanan Dinas dalam satu Minggu itu 3 kali, tetapi kalau bisa dikurangi jadi 2 kali saja dalam seminggu.

“Sebenarnya hal ini juga bertujuan, untuk lebih ke efisiensi kebutuhan, mengingat keuangan daerah sedang menurun, namun lagi-lagi kembali atas peran mereka serta tupoksinya,” pungkasnya.