SEKILASINDONEWS.COM — Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, mempercepat sinkronisasi 36 blok tambang rakyat melalui audiensi dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) di Jakarta, Rabu (29/4/2026).
Langkah ini dilakukan untuk menata tata kelola pertambangan rakyat agar lebih legal, transparan, dan berkelanjutan.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung memfokuskan pembahasan pada sinkronisasi data wilayah tambang. Saat ini terdapat 36 blok eksisting dengan luas 2.357 hektare yang tersebar di wilayah Bangka Belitung.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan penambahan wilayah baru seluas 14.875 hektare kepada pemerintah pusat guna memperluas akses legal bagi masyarakat.
“Kita tidak bisa berjalan sendiri. Akselerasi usulan wilayah pertambangan baru membutuhkan sinergi yang kuat antara daerah, pusat, akademisi, dan pihak BUMN. Semua harus memiliki satu visi: tambang tertata, rakyat sejahtera, lingkungan terjaga,” ujar Hidayat.
Ia menjelaskan, selain sinkronisasi wilayah, pembahasan juga mencakup penyusunan skema teknis pengelolaan tambang rakyat yang lebih modern. Hal ini penting untuk menjawab kekosongan aturan teknis yang belum diatur secara spesifik oleh pemerintah pusat.
Terkait regulasi, Hidayat menegaskan pentingnya percepatan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertambangan sebagai landasan hukum bagi masyarakat.
