SEKILASINDONEWS.COM – Audiensi yang digelar DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terkait konflik agraria di Desa Pergam, Kecamatan Airgegas, Kabupaten Bangka Selatan, menuai sorotan tajam.
Kelompok Tani (Poktan) Suka Makmur yang hadir dalam pertemuan tersebut menilai forum itu berjalan sepihak dan tidak memberi ruang bagi masyarakat untuk melakukan klarifikasi.
Penasihat Hukum Poktan Suka Makmur, Suhardi, menyampaikan kekecewaan mendalam atas jalannya audiensi yang menurutnya tidak sesuai dengan harapan masyarakat Desa Pergam.
Alih-alih membahas pokok permasalahan konflik agraria, rapat justru lebih banyak menyinggung persoalan sumber air irigasi sawah Desa Pergam, Desa Bikang, Desa Rias dan Desa Serdang yang beririsan dengan perkebunan sawit.
“Ketua Poktan Suka Makmur, Iskandar, yang seharusnya mendapat kesempatan untuk memberikan penjelasan, justru sama sekali tidak diberi ruang bicara. Bahkan perwakilan masyarakat pun tidak disebutkan dalam forum. Padahal undangan resmi kepada kami ada,” tegas Suhardi, Selasa (7/10/2025).
Ia menilai audiensi tersebut sangat merugikan masyarakat, karena tuduhan mengenai pelanggaran kawasan daerah aliran sungai (DAS) seolah hanya mendengarkan dari satu pihak saja.
Sementara pihak Poktan Suka Makmur yang selama ini dituding, tidak diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan fakta lapangan.
“Karena hanya satu pihak yang didengar, pihak kami yang dituduh melanggar aturan DAS tidak bisa menjelaskan kondisi sebenarnya. Ini jelas tidak adil,” tambahnya.
Kekecewaan juga semakin memuncak karena audiensi dilakukan bersama desa lain yang memiliki persoalan berbeda, sehingga Poktan Suka Makmur merasa hanya “dijadikan pelengkap” tanpa ada solusi nyata terhadap konflik yang terjadi di Desa Pergam.
