Kabid Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Babel, Fhores Sinturi, menjelaskan polemik revisi RZWP3-K juga dipicu surat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada PT Timah Tbk.
Menurutnya, KKP tidak mengirim surat langsung ke Pemprov Babel, melainkan kepada PT Timah untuk mengantisipasi potensi konflik di lapangan.
“KKP menyurati PT Timah, lalu dibalas dengan informasi bahwa IUP mereka diperpanjang hingga 2035 oleh Kementerian ESDM. Surat perpanjangan itu, kalau tidak salah, dikeluarkan sekitar Juni 2012,” ujar Fhores.
Dalam RDP, WALHI Babel menegaskan pentingnya revisi perda yang berpihak pada kelestarian lingkungan, khususnya dalam penentuan zona perlindungan wilayah tangkap nelayan.
DPRD dan Pemerintah Provinsi Babel berkomitmen menindaklanjuti seluruh masukan melalui pembahasan bersama panitia khusus. (*)
