“Tadi juga kita bahas masalah gaji atau hak-hak PNS, karena yang prioritas hak-hak rakyat sudah jalan. Tentu harapan kita bagaimana seluruh penganggaran yang sudah kita sepakati bersama DPRD untuk kepentingan rakyat,” ujar Riza.
Ia juga menjelaskan, rancangan kebijakan umum perubahan anggaran ini disusun sebagai pedoman untuk mengarahkan sumber daya fiskal daerah dalam upaya pencapaian target-target pembangunan.
“Harapannya, dengan ditandatangani dokumen ini akan menjadi arah dan pedoman bagi seluruh perangkat daerah di Kabupaten Bangka Selatan dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD tahun anggaran 2023,” pungkasnya. (Riki)
