Kabag Ops Polres Bangka Selatan Ingatkan Anggota Tetap Netral pada Pemilu 2024

Sekilasindonews.com |Bangka Selatan -Kabag Ops Polres Bangka Selatan, Kompol Elpiadi, mengingatkan kepada anggota, untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2024.

Penegasan itu dia sampaikan saat memimpin apel Satgas Operasi Mantap Brata (OMB) Menumbing 2023-2024, di halaman Mapolres Bangka Selatan, Rabu (20/12/2023).

“Saya ingatkan kepada seluruh anggota Polres Bangka Selatan, untuk tetap menjaga netralitas dalam Pemilu 2024,” tegas Elpiadi.

Elpiadi yang juga Karendal Operasi Mantap Brata Menumbing 2023-2024 Polres Bangka Selatan itu, juga menyampaikan bahwa sesuai aturan, anggota Polri tidak dapat menggunakan hak memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Mereka juga dilarang melakukan segala bentuk kegiatan politik praktis.

“Pedomani aturan yang berlaku sehingga anggota Polri khususnya Polres Bangka Selatan tidak melakukan pelanggaran terkait netralitas dalam Pemilu 2024,” kata dia.

Kabag Ops juga menyampaikan tentang perilaku netralitas, yang harus dipedomani, untuk mencegah pelanggaran anggota Polri dalam penyelenggaraan pemilu.

Perilaku netral itu antara lain, anggota Polri dilarang membantu mendeklarasikan dukungan kepada partai peserta pemilu dan bakal pasangan caleg, capres dan cawapres.

Polisi juga dilarang memberi, meminta, distribusi janji, hadiah, sumbangan atau bantuan dalam bentuk apapun terkait dengan pemilu.

Mereka juga dilarang menggunakan, memasang atau memerintah orang lain untuk memasang atribut pemilu.

“Anggota Polri juga dilarang menghadiri, menjadi pembicara (narasumber_red) pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye dan pertemuan parpol, kecuali pengamanan yang berdasarkan surat tugas,” kata dia.

Masih kata Elpiadi, personel Polri dilarang mempromosikan, menanggapi dan penyebarluasan gambar atau foto parpol, bacaleg, capres dan cawapres, baik melalui media massa, media online dan media sosial.

Mereka juga dilarang foto bersama bakal caleg, capres dan cawapres, massa, dan simpatisannya.

“Anggota Polri juga dilarang melakukan foto, self picture di medsos, dengan gaya mengacungkan jari telunjuk, jari jempol, maupun dua jari membentuk huruf “V” yang berpotensi dipergunakan oleh pihak tertentu untuk menuding keberpihakan atau ketidaknetralan Polri,” kata dia.

Lebih lanjut, Elpiadi menyampaikan bahwa larangan juga dilakukan dalam memberikan dukungan politik dan keberpihakan dalam bentuk apapun terhadap parpol, bacaleg, capres dan cawapres.

Anggota Polri juga dilarang menjadi pengurus ataupun anggota tim sukses parpol, bakal caleg, capres dan cawapres.

“Anggota Polri juga dilarang menggunakan kewenangannya atau membuat keputusan atau tindakan yang dapat menguntungkan dan merugikan kepentingan politik parpol, bakal caleg, capres dan cawapres,” kata Kabag Ops.

Selain itu, anggota Polri dilarang memberikan fasilitas dinas maupun pribadi guna kepentingan politik praktis.

Dilarang melakukan kampanye hitam dan menganjurkan untuk menjadi golput. Dilarang juga memberikan informasi kepada siapapun terkait hasil perhitungan suara.

Kemudian dilarang menjadi panitia umum pemilu, anggota komisi pemilihan umum (KPU) dan panitia pengawas pemilu (Panwaslu). Apabila ada anggota keluarga yang aktif dalam giat politik agar tidak menggunakan fasilitas dinas yang mengikutsertakan dan mengatasnamakan institusi Polri atau Bhayangkari.

“Apabila masih ditemukan adanya anggota Polri yang melanggar ketentuan terkait netralitas, maka akan dilakukan tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku,” tegas dia.