Bagi warga, persoalan utama bukan sekadar setuju atau tidaknya keberadaan pabrik, melainkan hak mereka atas akses yang selama ini menjadi urat nadi aktivitas ekonomi.
“Kami tidak bicara pabrik dulu. Jalan tani kami kembalikan seperti semula, itu yang paling penting,” ujar Suryadi, disambut dukungan warga lainnya.
Pantauan di lapangan menunjukkan warga mulai bergerak secara mandiri memperbaiki akses yang rusak. Dengan menyewa alat berat, mereka mencoba menandai kembali jalur jalan yang sebelumnya tertutup aktivitas pembangunan.
Diperkirakan, sekitar satu kilometer jalan usaha tani terdampak dan kini masuk dalam area proyek.
Sementara itu, perwakilan PT Bukit Palma Prima, Yosef, mengakui belum adanya kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat terkait persoalan tersebut.
“Belum ada kesepakatan. Aspirasi warga ini akan kami sampaikan ke manajemen,” ujarnya singkat.
Ia menjelaskan bahwa perusahaan sebelumnya telah menawarkan solusi berupa pembangunan jalan alternatif sebagai pengganti. Namun, tawaran tersebut tampaknya belum bisa diterima warga yang menginginkan jalur lama dikembalikan.
Menurut Yosef, komunikasi selama ini dilakukan melalui pemerintah desa sebagai perwakilan masyarakat. Namun, mekanisme tersebut justru menjadi sumber persoalan baru karena dinilai tidak melibatkan warga secara langsung.
“Kami berkoordinasi dengan pemerintah desa. Tidak mungkin kami mendatangi warga satu per satu,” katanya. (*)
