Polemik Pabrik Sawit Belum Usai, Kades Nangka Minta Dokumen Lahan Perusahaan Dicek Ulang
SEKILASINDONEWS.COM – Konflik pembangunan pabrik kelapa sawit di Desa Nangka, Kabupaten Bangka Selatan, belum menemukan titik terang.
Ketegangan antara warga, pemerintah desa, dan pihak perusahaan justru semakin menguat, seiring munculnya tuntutan baru, meminta audit ulang dokumen kepemilikan lahan.
Di tengah desakan warga, Kepala Desa Nangka, Bayumi, membuka babak baru polemik dengan mempertanyakan keabsahan dasar hukum lahan yang digunakan perusahaan.
“Ke depan, kami akan meminta pihak perusahaan menelusuri kembali dokumen yang mereka miliki. Kita perlu melihat jelas dasar jual beli lahannya,” tegas Bayumi.
Pernyataan ini mengindikasikan adanya celah dalam transparansi data lahan yang selama ini menjadi pijakan pembangunan pabrik milik PT Bukit Palma Prima.
Bayumi mengakui, dirinya tidak memiliki gambaran utuh terkait riwayat transaksi lahan tersebut. Ia menyebut proses jual beli terjadi jauh sebelum dirinya menjabat sebagai kepala desa.
“Transaksi itu sekitar tahun 2013. Saat itu saya belum menjabat, jadi perlu dipastikan kembali bagaimana prosesnya,” ujarnya.
Di sisi lain, kekecewaan warga terus memuncak. Mereka merasa tidak pernah dilibatkan secara menyeluruh sejak awal, baik dalam sosialisasi maupun pembahasan dampak pembangunan.
Puncaknya adalah hilangnya jalan usaha tani (JUT) yang selama ini menjadi akses vital masyarakat.
“Jalan itu urat nadi kami. Sekarang hilang. Diganti pun kami tidak mau. Kami minta dikembalikan seperti semula,” tegas salah satu warga.
Bagi warga, persoalan ini bukan sekadar keberadaan pabrik, melainkan menyangkut akses hidup yang terputus.
Namun, pihak perusahaan memiliki pandangan berbeda. Perwakilan PT Bukit Palma Prima, Yosef, menyatakan seluruh prosedur telah dijalankan, termasuk sosialisasi dan konsultasi publik.
Ia mengklaim solusi jalan alternatif sudah ditawarkan dan bahkan telah disepakati dalam forum sebelumnya.
“Pengganti jalan sudah kami sampaikan sejak awal. Itu bagian dari konsultasi publik,” katanya.
Klaim tersebut langsung dibantah warga. Mereka menilai sosialisasi hanya melibatkan segelintir perwakilan desa tanpa menyentuh masyarakat secara luas.
