Perbedaan persepsi ini memperlebar jurang konflik antar pihak.
Pemerintah desa kini berada di posisi dilematis, di satu sisi harus meredam kemarahan warga, di sisi lain tetap menjaga hubungan dengan perusahaan yang telah mengantongi dokumen dan izin.
Sebagai upaya mencari jalan tengah, pemerintah desa telah menyusun draf nota kesepahaman (MoU). Namun, dokumen tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum dapat dipublikasikan.
“Draf MoU sudah ada, tapi masih ada beberapa poin yang perlu disempurnakan,” ujar Bayumi.
Sejumlah poin yang dibahas meliputi penyerapan tenaga kerja lokal, distribusi hasil melalui BUMDes, hingga program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Namun bagi warga, tawaran tersebut belum menyentuh akar persoalan.
Selama status lahan belum jelas dan akses jalan belum dipulihkan, segala bentuk kompensasi dianggap belum relevan.
Polemik ini juga menyeret isu transparansi perizinan, termasuk proses sosialisasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Bayumi mengakui sosialisasi memang pernah dilakukan, tetapi tidak melibatkan seluruh warga.
“Memang tidak semua diundang, hanya perwakilan,” katanya.
Pernyataan ini memperkuat kritik warga yang merasa tersisih dalam proses pengambilan keputusan.
Kini, konflik tidak lagi sekadar soal jalan atau lahan, tetapi telah berkembang menjadi krisis kepercayaan.
Warga menuntut keterbukaan penuh. Pemerintah desa mendorong verifikasi ulang dokumen. Sementara perusahaan bertahan pada klaim bahwa seluruh prosedur telah dijalankan.
Jika tak segera ditemukan titik temu, bukan tidak mungkin konflik ini akan melebar dan berujung pada jalur hukum.
Hingga kini, polemik antara warga, pemerintah desa, dan perusahaan masih terus bergulir tanpa kepastian. (*)
