Selain itu, Kawendra juga menyoroti masih rendahnya penerimaan negara dari sektor pajak digital jika dibandingkan dengan besarnya nilai ekonomi digital Indonesia.
“Dari Rp1.350 triliun, pajak digital kita hanya Rp32 sekian triliun. Berarti hanya 0,27 persen, satu persen saja tidak sampai,” ungkapnya.
Menurut Kawendra, angka tersebut menjadi sinyal bahwa Indonesia perlu merumuskan kebijakan yang lebih berkeadilan agar perkembangan ekonomi digital tidak hanya menguntungkan perusahaan global, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi negara, operator telekomunikasi nasional, dan masyarakat.
“Masa kita rela? Telkom dengan seluruh anak perusahaannya dimanfaatkan begitu saja. Kita harus cari formula yang betul-betul berkeadilan supaya kontribusinya jelas untuk Indonesia,” tegasnya.
Ia menambahkan, perusahaan OTT yang memperoleh keuntungan besar dari pasar Indonesia juga harus menunjukkan komitmen dengan memenuhi kewajiban yang berlaku.
“Jangan hanya sekadar memanfaatkan market kita, tapi kewajibannya tidak mau diikuti,” pungkas Kawendra.
Herman Yakub.
