LSM TOMBOK Dukung Kejati Babel Usut Dugaan Korupsi Modal BUMD

Sekilasindonews, Bangka Selatan – Saat ini pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bangka Belitung mulai mengusut atas dugaan korupsi terkait penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dikelola oleh PT. Bangun Basel.

Hal tersebut langsung mendapat dukungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) TOMBOK (Tim Operasional Masyarakat Bongkar Korupsi).

Menurut anggota TOMBOK, Mawardi, Kejati Babel sudah mengambil sikap yang sangat baik dalam menegakkan hukum. Terutama dalam memberantas korupsi yang ada di Bangka Selatan.

Baca Juga : Dinkes Bangka Selatan Temukan 10 Kasus KLB Pertusis

“Kita sangat mendukung langkah yang di ambil oleh pihak Kejati. Apalagi langkah-langkah tersebut sudah lama tidak muncul kepermukaan. Padahal informasi dugaan penyelewengan penyertaan modal BUMD PT. Bangun Basel sudah tidak asing lagi terdengar selama ini,” ujar Mawardi, Senin (10/7/2023).

Oleh karena itu, ia meminta kepada pihak Kejati Bangka Belitung tidak pandang bulu dalam mengusut kasus dugaan korupsi penyertaan modal pada BUMD milik PT. Bangun Basel tersebut.

“Siapapun yang terlibat dalam sebuah kasus tersebut, saya harap Kejaksaan Tinggi tidak akan pandang bulu. Kasus tersebut harus dilakukan secara serius hingga sampai tuntas, serta harus membawa kasus itu sampai ke pengadilan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Sebab semua warga negara berlaku sama dihadapan hukum,” ucapnya.

Sementara, berdasarkan data yang dihimpun oleh LSM TOMBOK, pada tahun 2028 yang lalu. Pemkab Bangka Selatan sudah menyalurkan dana sebesar Rp. 5 milyar rupiah kepada BUMD PT. Bangun Basel. Dari penyaluran dana tersebut, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp. 2,4 milyar. Hal tersebut berdasarkan hasil Pemeriksaan BPK RI.

Baca Juga : Hasil Pengawasan Bawaslu Bangka Selatan Ada 15 Parpol Mengajukan Perbaikan Dokumen

“Dari data yang kita himpun, pada tanggal 21 November 2028, penyertaan modal kepada PT. Bangun Basel itu sebesar 5 Milyar. Hal itu berdasarkan SP2D Nomor 4147/SP2D/LS/BL/2028 yang diterbitkan oleh BPK RI perwakilan Bangka Belitung per 31 Desember 2011. Dengan demikian sebesar 2,9 milyar tidak dapat diyakini kewajarannya,” bebernya.

Ia menjelaskan, terkait kasus ini pihak Kejaksaan Negeri Bangka Selatan tidak pernah terbuka atas pengungkapan kasus tersebut. Padahal, jaksa sebelumnya sudah pernah turun untuk melihat perkembangan kasus tersebut. Begitu juga dengan hasil panitia khusus investigasi DPRD Bangka Selatan untuk BUMD tidak ada kejelasannya sama sekali.

“Anehnya saat itu tahun 2015, tidak ada temuan kerugian negara oleh Kejari Bangka Selatan, kenapa tidak dikembalikan berkas-berkas surat BUMD PT Bangun Basel, seperti surat lapang lahan Kokamur yang sudah ditahan sejak Kejari yang lama,” jelasnya.

Padahal sebelumnya, tim penyidik BPK RI telah mengirimkan surat nomor 3/S/TIM-LKPD Basel/4/2012 tanggal 13 April 2012 kepada PT Bangun Basel, mengenai permintaan pelaporan keuangan perusahaan komparatif tahun 2010 dan 2011. Laporan keuangan PT Bangun Basel ini juga menegaskan kondisi perusahaan yang tidak aktif.

“Namun tahun buku 2011 BUMD Basel tidak pernah membuat laporan serta menyajikan terkait laporan keuangan. Sedangkan laporan yang diserahkan kepada tim adalah laporan keuangan untuk tahun 2009 dan 2010. Dan belum lagi ada tunggakan pajak lainnya,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *