Sekilasindonews.com Jakarta — Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan pemerintah tidak akan menggantungkan kepentingan nasional Indonesia pada multilateralisme yang gagal merespons tantangan zaman. Sugiono mengungkapkan di berbagai meja perundingan global, relevansi organisasi internasional kini tengah dipertanyakan secara serius.
“Saya mendengar langsung pertanyaan di banyak meja perundingan multilateral. Ketika aturan sering dilanggar dan keputusan terlambat, apa manfaat multilateralisme bagi Indonesia? Ini adalah sebuag pertanyaan yang sah dan Indonesia tidak menghindarinya. Kita semua melihat sendiri bagaimana multilateralisme hari ini berada di bawah ancaman serius,” ujar Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan di Jakarta, Rabu (14/1).
Menlu menyoroti arsitektur multilateral saat ini tengah tertinggal dari dinamika geopolitik dan ekonomi yang bergerak cepat. Namun, Indonesia memilih tetap berada di dalam sistem sebagai motor perubahan, bukan sekadar pengikut.
“Indonesia tidak akan menggantungkan kepentingan nasional pada multilateralisme yang tidak bekerja. Namun, Indonesia juga tidak akan menyerahkan masa depannya pada dunia tanpa aturan. Kita akan tetap berada di dalam sistem sambil mendorong perubahan dari dalam,” tegasnya.
Komitmen tersebut tercermin sepanjang tahun 2025, ketika Indonesia mengikuti sepuluh pencalonan strategis di berbagai organisasi internasional dan seluruhnya berhasil dimenangkan. Sugiono menekankan capaian tersebut bukan sekadar angka, melainkan mencerminkan pengaruh dan dampak nyata Indonesia di panggung global.
Memasuki tahun 2026, Indonesia mulai memegang berbagai peran kepemimpinan penting di tingkat multilateral. Salah satunya, Indonesia melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terpilih sebagai satu dari tiga anggota Dewan Auditor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2026–2032.
