Selain itu, pada 8 Januari 2026, Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Mandat tersebut, menurut Sugiono, akan dijalankan secara imparsial, transparan, dan konstruktif, seiring dengan momentum reformasi PBB yang tengah bergulir.
Di berbagai forum teknis internasional, Indonesia juga terus memastikan kepentingan nasional diperhitungkan. Mulai dari penetapan standar keselamatan pelayaran di International Maritime Organization hingga penguatan konektivitas pos global di Universal Postal Union yang berdampak langsung pada UMKM dan ekosistem e-commerce nasional.
Sugiono pun turut menyampaikan apresiasi kepada Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir atas peran aktifnya dalam mengawal diplomasi Indonesia di panggung multilateral. Indonesia mendorong PBB agar lebih responsif dan efisien melalui berbagai inisiatif United Nations Action Team (UNAT).
Sebagai langkah konkret untuk memperbaiki institusi dunia, Indonesia secara resmi mengumumkan pencalonan kembali sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030.
“Hal ini kita lakukan bukan untuk prestise semata, tetapi untuk memastikan bahwa sistem tetap berfungsi bahkan di bawah tekanan yang semakin besar. Dan sebuah upaya dalam menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperbaiki dan mereformasi institusi multilateral,” ucap Sugiono.
Herman Yakub.
