Sekilasindonews.com ACEH — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus segera menyediakan lahan untuk pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Aceh, Minggu (07/12/2025) malam, Prabowo menyatakan kesediaannya untuk mencabut sementara Hak Guna Usaha (HGU) jika diperlukan demi kepentingan masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan setelah Kepala BNPB Suharyanto melaporkan bahwa salah satu kendala terbesar dalam mempercepat pembangunan huntara adalah ketersediaan lahan yang lambat disiapkan oleh sejumlah pemerintah daerah.
“Kepala daerah harus menyiapkan lahan. Pemerintah pusat yang membangun, nah, lahannya ini kadang-kadang yang agak bermasalah lama,” ujar Suharyanto.
Menanggapi laporan itu, Prabowo menekankan bahwa negara harus segera mengambil langkah tegas.
“Saya kira lahannya harusnya ada. Nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, semua K/L, terutama ATR, kehutanan, ATR-BPN dicek semua,” katanya.
Prabowo menegaskan bahwa kebutuhan warga terdampak bencana merupakan prioritas tertinggi.
“Kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi.
Ini kepentingan rakyat yang lebih penting. Lahan harus ada.” tegasnya.
Kepala BNPB menjelaskan bahwa huntara yang akan dibangun memiliki luas tipe 36, berukuran 8 x 5 meter, dan diproyeksikan jauh lebih layak dibanding tenda pengungsian.
Setiap unit diperuntukkan untuk satu keluarga dan dilengkapi fasilitas dasar.
“Harganya sekitar Rp30 juta, Pak Presiden, satu hunian sementara,” kata Suharyanto, sekaligus menyampaikan bahwa unit telah dilengkapi WC dan kamar mandi. Prabowo menilai biaya tersebut relatif efisien.
Huntara dirancang digunakan maksimal satu tahun sebelum warga dipindahkan ke hunian tetap (huntap), meski durasi dapat bertambah bila penyediaan lahan untuk huntap mengalami hambatan.
