Sawit dalam Kawasan Hutan Bangka Barat Jadi Sorotan, KPHP Rambat Menduyung Dorong Skema Legal
SEKILASINDONEWS.COM – Keberadaan kebun kelapa sawit di dalam kawasan hutan Bangka Barat kembali menjadi sorotan. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Rambat Menduyung menegaskan aktivitas tersebut tidak dibenarkan tanpa izin resmi dan mendorong masyarakat menempuh jalur legal melalui skema perhutanan sosial.
Sikap itu disampaikan Kepala KPHP Rambat Menduyung Melyadi usai tim menemukan sejumlah titik tanaman sawit berada di area berstatus kawasan hutan. Menurutnya, negara tidak menutup ruang usaha masyarakat, namun seluruh pemanfaatan lahan harus mengikuti aturan kehutanan.
“Tanaman sawit di dalam kawasan hutan tanpa izin tetap berstatus ilegal. Kami tidak ingin pendekatan represif, tetapi pembinaan agar masyarakat mendapatkan solusi yang sah dan berkelanjutan,” ujar Melyadi, Rabu (11/2/2026).
Temuan tersebut memantik perdebatan lama: antara penegakan hukum dan realitas ekonomi warga. KPHP memilih jalan tengah dengan mengarahkan petani mengurus legalitas, terutama melalui skema Perhutanan Sosial yang memberi akses kelola berbasis kelompok.
Namun di lapangan, kebijakan itu belum sepenuhnya menjawab kegelisahan warga. Seorang petani di sekitar lokasi pembinaan mengaku masih bingung dengan prosedur yang harus ditempuh.
“Kami diminta urus izin, tapi prosesnya panjang dan tidak murah. Sementara kebun ini sumber hidup kami. Kalau menunggu lama, kami makan dari mana?” katanya, meminta namanya tidak ditulis.
Aktivis lingkungan Bangka Barat, Rian Saputra, menilai persoalan sawit dalam kawasan hutan tak bisa disederhanakan pada kesalahan petani kecil semata. Ia menyebut masalah ini berakar pada tata kelola ruang yang tumpang tindih dan ekspansi perkebunan skala besar.
