“Yang sering kena penertiban justru masyarakat. Padahal di banyak tempat, persoalan terbesar melibatkan korporasi dan izin lama yang bermasalah. Negara harus adil melihat struktur masalahnya,” ujarnya.
Melyadi menegaskan, KPHP sedang membentuk tim terpadu untuk melakukan pendataan, verifikasi, dan sosialisasi. Langkah awal bukan penindakan, melainkan memastikan status lahan dan memberi opsi legal kepada warga.
“Setelah statusnya jelas, kami lakukan pembinaan. Masyarakat tidak ditinggal begitu saja. Ada skema kerja sama, ada pendampingan, supaya aktivitas ekonomi tetap berjalan tapi sesuai aturan,” katanya.
Selain persoalan sawit, KPHP juga menyoroti banyaknya lahan bekas tambang yang kritis. Untuk kawasan seperti ini, pemerintah mendorong penanaman tanaman pionir seperti cemara laut dan jambu mete sebagai tahap pemulihan ekologi.
“Lahan eks tambang butuh perlakuan khusus. Tidak bisa langsung ditanami komoditas berat. Harus bertahap agar tanahnya pulih,” jelas Melyadi.
Rencana lain yang didorong adalah pengembangan tanaman kelapa sebagai komoditas alternatif. Skema ini disebut bisa dijalankan mandiri oleh kelompok tani atau melalui kemitraan dengan investor.
Meski demikian, sejumlah kalangan mengingatkan agar program pembinaan tidak berhenti sebagai prosedur administratif. Keberhasilan kebijakan, menurut mereka, harus diukur dari akses nyata warga terhadap izin, pasar, dan pemulihan lingkungan.
Kasus sawit dalam kawasan hutan di Bangka Barat akhirnya membuka wajah ganda kebijakan: antara tuntutan legalitas dan kebutuhan hidup masyarakat. Di titik inilah KPHP Rambat Menduyung diuji, apakah skema legal benar menjadi jalan keluar, atau sekadar etalase baru di panggung birokrasi. (*)
