Serahkan Insentif Fiskal ke Pemkab Basel, Wapres Minta Konsistensi Kepala Daerah Tetap Terjaga

Sekilasindonews.com |Jakarta – Pemerintah pusat memberikan penghargaan berupa insentif fiskal kepada 26 pemerintah daerah (pemda) yang berkomitmen dan berkinerja baik dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Salah satunya, adalah Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penyerahan apresiasi penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma’ruf Amin didampingi Menteri Keuangan, Sri Mulyani, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Kamis (9/11/2023). Pemberian apresiasi ini sebagai bentuk penghargaan untuk kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem tahun berjalan 2023.

Atas kinerja tersebut, Pemerintah melalui Menteri Keuangan memberikan total insentif fiskal untuk kemiskinan ekstrem sebesar Rp750 miliar. Sedangkan, Pemerintah pusat memberikan insentif fiskal ke Pemkab Bangka Selatan sebesar Rp. 5,8 milyar.

Penerima insentif fiskal dinilai berdasarkan kinerja daerah, kepatuhan dalam verifikasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) dan pelaporan pelaksanaan upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta alokasi dan realisasi APBD bersifat langsung maupun penunjang.

Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin meminta seluruh pemda yang memperoleh penghargaan dapat memanfaatkannya untuk meneruskan transformasi program menuju target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024.

“Saya minta agar konsistensi seluruh pimpinan daerah tetap terjaga, utamanya dalam melaksanakan strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan berkelanjutan kelompok masyarakat miskin ekstrem, serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan,” kata Ma’ruf Amin, dilansir dari laman resmi Kemenkeu.

Wapres juga meminta agar target penerima program kemiskinan ekstrem ini menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), sehingga lebih tepat sasaran dalam intervensinya. Terutama, kelompok masyarakat miskin dengan akses terbatas, serta penduduk lansia dan penyandang disabilitas.

Karena itu, lanjut Wapres, perlu dilakukan konvergensi program dan anggaran dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrim melalui penyesuaian APBN, APBD, dan juga APBDes.

“Hasilnya pun mulai terlihat. BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat kemiskinan ekstrem bulan Maret 2023 sudah turun signifikan menjadi 1,12 persen. Pekerjaan rumah kita adalah menjaga tren penurunan ini hingga target dapat tercapai,” kata Wapres.

Wapres mengingatkan bahwa Indonesia menargetkan untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2022. Namun berdasarkan laporan BPS, tingkat kemiskinan nasional per Maret 2023 baru mencapai 9,36 persen. Sementara target RPJMN 2020-2024 adalah 6,5 persen sampai dengan 7,5 persen.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut, ia meminta kepada seluruh kepala daerah untuk bisa berkolaborasi, kerja sama, kerja keras serta kerja aktif sehingga masing-masing bisa menjadi prasyarat mutlak tercapainya target penurunan kemiskinan ekstrem.

“Untuk itu perlu pendekatan kebijakan khusus melalui berbagai program di Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah,” ujar Wapres. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *