Tilep Dana Desa, 3 Kades di Bangka Selatan Kembalikan Uang Rp 247 Juta ke Polres Basel

Sekilasindonews.com|Bangka Selatan РSebanyak tiga orang Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bangka Selatan mengembalikan uang dari hasil penyimpangan pembelanjaan dana desa (DD) kepada pihak Tindak Pidana Korupsi Polres Bangka Selatan (Basel). Ketiga kades tersebut adalah, Kades Serdang, Kades Rias dan Kades Fajar Indah.

Pengembalian uang hasil temuan yang dilakukan tiga kepala desa tersebut berlangsung di Mapolres Bangka Selatan pada konferensi pers, Rabu (13/12) kemarin sore.

Wakapolres Bangka Selatan, Kompol Hary Kartono mengatakan berdasarkan hasil investigasi, ketiga kepala desa tersebut membelanjakan uang negara melebihi atau melampaui dengan anggaran yang ditetapkan.

“Pada 2023 unit Tipikor Polres Basel mendapatkan informasi bahwa Pemerintah Desa Rias ada melakukan kelebihan pembayaran tunjangan kinerja (Tukin) BPD Desa Rias, lalu unit Tipikor Polres Basel melakukan koordinasi dan joint investigasi dengan APIP Inspektorat Bangka Selatan. Pada saat dilakukan investigasi, ditemukan kerugian pada negara sebesar Rp 74.700.000,” kata Hary.

“Dan saat ini Pemdes Desa Rias telah mengembalikan atau membayar kerugian tersebut yang disebabkan oleh kelebihan pembayaran Tukin BPD,” tambahnya.

Ia juga menjelaskan Unit Tipikor Polres Basel juga mengungkap kasus Kelebihan bayar pada tunjangan BPD Desa Serdang pada tahun anggaran 2022 yang mana pada kasus ini terdapat kerugian negara sekitar Rp.21.600.000.

“Modus operasinya yakni, kelebihan bayar atas pembiayaan tunjangan kedudukan BPD Desa Serdang yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan saat ini Pemdes Serdang sudah mengembalikan uang tersebut,” kata Harry.

Selain itu, lanjut Harry, tindakan penyimpangan belanja juga ditemukan pada BUMDes Fajar Sejahtera yang berada di Desa Fajar Indah, Kecamatan Pulau Besar, yang merugikan negara sebesar 247 juta rupiah.

“Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa BUMDes Fajar Sejahtera Desa Fajar Indah telah menerima penyertaan modal dan bantuan keuangan dari tahun 2017 sampai tahun 2019 senilai total Rp 247. 368.674,” tambahnya.

Diungkapkannya, indikasi korupsi bermodus bendahara BUMDes Fajar Sejahtera mencairkan uang dari rekening BUMDes bank BNI atas permintaan Kades Fajar Indah dalam beberapa waktu yang berbeda waktu dan kemudian uang tersebut di gunakan oleh para terduga pelaku untuk kepentingan pribadi.

“Total kerugian negara berdasarkan dari hasil audit antar unit Tipikor Polres dan APIP Inspektorat yaitu Rp. 144. 866. 174,” ungkapnya.

Meski sudah mengembalikan total uang yang di korupsi itu, kata Hary, para pelaku tidak dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian. Hal ini sesuai dengan MoU Kemendagri, Kapolri, Kejaksaan sebelumnya.

Sementara, Kasat Reskrim AKP Tyan Talingga pada konferensi pers menyebutkan, bahwa sebelumnya penegakan hukum atas kasus korupsi merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia agar dilakukan penindakan pengembalian uang hasil temuan saja.

“Telah adanya dasar perjanjian kerjasama antara Kemendagri, Kapolri, Kejaksaan pada tanggal 30 November 2017 tentang koordinasi APIP dengan APH. Surat Telegram Kapolri Nomor ; ST/3388/XII/HUM.3.4/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang arahan Presiden Republik Indonesia untuk menjaga iklim investasi guna mendukung program pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan preventif dan penegakan hukum yang profesional,” jelas AKP Tyan Talingga.

Menurut dia, hukum pidana dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum karena terikat dengan kesepakatan MoU.

“Adanya MoU antara kemendagri, kepolisian, dan kejaksaan pelaku tidak ditahan, akan tetapi mereka (pihak yang telah merugikan negara) wajib melakukan pengembalian uang tersebut,” pungkasnya.